Jakarta (SN) – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik pengoplosan beras di Indonesia. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi sudah masuk ke ranah kesehatan dan kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan cuma soal harga. Konsumen merasa membeli beras premium, tapi yang didapat ternyata kualitas medium. Mereka bayar lebih mahal untuk kualitas yang lebih rendah,” ujar Rokhmin di Jakarta, Kamis (7/8/2025), dikutip dari laman resmi DPR RI.
Menurut Rokhmin, praktik nakal ini juga membahayakan kesehatan masyarakat. Beras premium seharusnya memenuhi standar mutu tertentu, seperti kadar air maksimal 14% dan tingkat patahan butir maksimal 9%. Jika standar ini tidak dipenuhi, namun tetap dijual sebagai beras premium, masyarakat dirugikan secara gizi dan keamanan pangan.
“Pangan itu soal nutrisi. Kalau kualitasnya tidak dijaga, bagaimana kita bisa bicara soal ketahanan dan kedaulatan pangan?” tegas Guru Besar IPB tersebut.
Baca Juga : Mendagri dan Ketua KPK Sepakat Perkuat Pendidikan Antikorupsi dan Pelayanan Publik yang Bersih
Rokhmin juga menyoroti dampak sistemik praktik oplosan ini terhadap petani. Meski harga beras di pasaran terus melonjak, petani tetap menerima harga gabah yang stagnan di angka Rp6.500/kg.
“Ini aneh. Pemerintah bilang stok beras Bulog tertinggi dalam 57 tahun, tapi harga beras di pasar tetap tinggi. Kalau benar stok melimpah, seharusnya harga turun,” katanya.
Yang lebih mengejutkan, menurut Rokhmin, sebagian besar stok beras Bulog yang diklaim tinggi itu ternyata bukan hasil panen petani lokal, melainkan sisa impor dari pemerintahan sebelumnya sebanyak 1,5 juta ton.
“Kita harus mendidik pemerintah untuk jujur. Karena kejujuran adalah sumber dari semua kebaikan. Kalau tidak jujur, itu jalan menuju kehancuran,” sindir politisi PDI-Perjuangan itu tajam.
Dalam kunjungannya ke sejumlah gudang Bulog di Yogyakarta, Semarang, dan Karawang, Rokhmin menemukan banyak beras mulai membusuk karena terlalu lama disimpan. Ia mempertanyakan alasan Bulog menahan distribusi beras, padahal kapasitas gudang sudah kritis.
“Kami sudah minta agar beras segera dilepas ke pasar. Ini bukan dana APBN, tapi pinjaman komersial dari bank Himbara. Kalau dibiarkan, bisa merugi dua kali: kualitas turun dan bunga pinjaman jalan terus,” jelasnya.
Rokhmin bahkan menuding adanya permainan mafia pangan di balik penahanan distribusi dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak selaras dengan harga gabah.
“Jangan-jangan di situlah kerja mafia: menahan beras agar harga naik, sementara rakyat dan petani jadi korban,” pungkasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
