Lawan Nyamuk Pembunuh, DPR RI Bentuk Kaukus Kesehatan Nasional
Jakarta (SN) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan dan menggelar High Level Meeting Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue, Senin (26/5/2025).
Langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda tekad politik lintas fraksi dan komisi untuk memprioritaskan isu kesehatan khususnya dalam memerangi DBD yang terus menjadi ancaman nyata bagi jutaan rakyat Indonesia.
“Bukan hewan buas yang paling mematikan, tapi nyamuk,” tegas Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono. “Setiap tahun, jutaan nyawa melayang akibat gigitan kecil yang tampak sepele.” dikutip dari laman kemenkes.
Dengan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terkena dengue, dan Indonesia berada di jajaran negara dengan kasus tertinggi bersama Brasil dan Vietnam, seruan ini bukan tanpa dasar. Tahun 2024 bahkan mencatat rekor kelam: lebih dari 1.400 orang meninggal karena DBD.
Pemerintah menargetkan ambisi besar zero dengue death pada 2030. Tapi, seperti diingatkan Prof. Dante, ini bukan tugas satu pihak. “Kita butuh kolaborasi nyata—dari parlemen, pemerintah, akademisi, tenaga medis, hingga masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Kepri Resmi Terapkan Restorative Justice: Kejati, Pemprov, dan DPRD Teken Kerja Sama
Sejumlah strategi sudah dijalankan, dari program satu rumah satu jumantik, fogging, introduksi nyamuk Wolbachia, hingga pengembangan vaksin dengue. Namun, Dante mengingatkan bahwa dukungan lintas sektor tetap jadi kunci keberhasilan.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut hangat inisiatif ini sebagai ruang sinergi baru. “Presidium Kaukus Kesehatan adalah jembatan strategis antar-komisi dan antar-fraksi dalam mendorong sistem kesehatan yang lebih kuat dan tanggap,” katanya.
Komisi IX DPR RI juga siap menjadi penggerak utama dalam mengadvokasi kebijakan preventif dan layanan primer. Salah satu anggotanya, Edy Wuryanto, menyampaikan bahwa dengue adalah ancaman tahunan yang tak kunjung surut.
“Sampai Mei 2025 saja sudah tercatat lebih dari 56.000 kasus DBD dan 250 kematian,” ujarnya prihatin. “Perlu terobosan konkret, dari penguatan layanan dasar, edukasi masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi seperti Wolbachia.”
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan politik kesehatan dalam mendorong alokasi anggaran, kampanye edukatif, dan integrasi sistem data. DPR, katanya, siap menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan.
Gerakan 3M Plus menguras, menutup, mendaur ulang, dan langkah tambahan lain harus menjadi kampanye nasional yang digerakkan semua pihak pemerintah, DPR, dan masyarakat. (SN)
Editor : Mukhamad
