Bupati Natuna Minta Pemerintah Pusat Pastikan Tol Laut Tak Terhenti, Demi Jaga Stabilitas Logistik Perbatasan
Jakarta (SN) – Bupati Natuna Cen Sui Lan melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan untuk membahas keberlanjutan program Tol Laut, salah satu program strategis nasional yang menjadi urat nadi distribusi logistik ke wilayah perbatasan.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Senin (27/10/2025) lalu itu, menjadi langkah penting untuk memastikan konektivitas maritim tetap terjaga menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Bupati Cen Sui Lan mengungkapkan bahwa pelayaran terakhir kapal Tol Laut tahun ini pada 26 Oktober 2025, sesuai kontrak kerja sama antara Kemenhub dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Berdasarkan pola tahunan, pelayaran baru akan dimulai kembali pada awal Januari 2026 — artinya, ada potensi kekosongan layanan logistik selama beberapa minggu.
“Jika layanan Tol Laut terhenti sementara, harga barang bisa naik dan pasokan logistik di Natuna akan berkurang. Kondisi ini tentu berpengaruh pada stabilitas ekonomi masyarakat kami yang sangat bergantung pada jalur laut,” ujar Cen Sui Lan.
Karena itu, Bupati meminta Ditjen Hubla memberikan perhatian khusus agar transisi antarperiode kontrak dapat berjalan mulus tanpa mengganggu pasokan barang kebutuhan pokok.
Selain Tol Laut, Cen Sui Lan juga menyoroti jadwal dok Kapal Ro-Ro pada Desember 2025, yang selama ini menjadi alternatif penting untuk angkutan barang dan penumpang. Ia mengingatkan, jika dua moda transportasi laut itu terhenti bersamaan, distribusi logistik ke Natuna bisa terganggu parah.
Pemerintah daerah pun mengusulkan adanya pengaturan jadwal baru atau solusi operasional sementara guna menjaga kesinambungan distribusi logistik ke wilayah perbatasan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0318/Natuna Kolonel Inf. Ruruh Sejati juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak gangguan distribusi terhadap pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang tengah dilaksanakan TNI. Menurutnya, keterlambatan pasokan material akibat penghentian layanan kapal dapat memperlambat progres proyek.
Bupati Cen Sui Lan menambahkan, penghentian sementara Tol Laut juga berpotensi menghambat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satu prioritas nasional yang bergantung pada kelancaran jalur laut untuk distribusi bahan pangan.
“Jika distribusi terganggu, pasokan bahan makanan ke sekolah dan pos layanan masyarakat bisa tersendat. Akibatnya, pelaksanaan program MBG menjadi tidak optimal,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, pihak Ditjen Hubla memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi jangka menengah. Adendum kontrak Tol Laut akan diperpanjang hingga 31 Desember 2025, setelah melalui proses review oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pekan lalu.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga arus distribusi barang tetap lancar hingga pergantian tahun, sembari menyiapkan skema pelayaran baru untuk tahun anggaran berikutnya.
Koordinasi antara Pemkab Natuna, Ditjen Hubla, dan instansi terkait diharapkan menghasilkan kebijakan operasional yang berkelanjutan. Dengan sinergi lintas lembaga, program Tol Laut diharapkan dapat terus beroperasi tanpa jeda signifikan, menjaga rantai pasok kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.
“Program Tol Laut menjadi perhatian utama kami. Ini sejalan dengan visi untuk membangun Natuna yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Bupati Cen Sui Lan. (YT-SN)
Editor : Emha
