Kepri Siapkan Lahan Strategis, BPN dan Pemprov Buka Ruang Investasi Baru
Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri terus memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan lahan strategis untuk membuka ruang investasi baru di wilayah Kepri. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (21/10/2025).
Rakor ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan lahan yang legal, aman, dan siap pakai bagi investor yang mulai melirik potensi ekonomi di luar Batam dan Bintan.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang memimpin rakor, menegaskan bahwa fokus Pemprov saat ini adalah mendorong pemerataan investasi, termasuk di wilayah Tanjungpinang dan Karimun.
“Kami tidak ingin peluang investasi hanya menumpuk di Batam dan Bintan. Kepri punya potensi besar di daerah lain, dan ini harus kita siapkan dari sekarang—terutama dari sisi lahan,” ujar Nyanyang.
Menurutnya, sejumlah investor sudah menyatakan minat untuk masuk ke Kepri, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti, Kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, Kawasan industri baru, Proyek Jembatan Batam–Bintan, Pembangunan pelabuhan internasional, dan proyek skytrain di Tanjungpinang.
Namun, Nyanyang menekankan bahwa minat investor akan sia-sia jika pemerintah daerah belum mampu menjamin kepastian hukum dan status lahan yang ditawarkan.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan teknis dari BPN Kepri dalam hal pemetaan dan validasi data pertanahan, agar tidak ada hambatan hukum atau konflik lahan di kemudian hari.
Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi dan pemetaan sejumlah lahan potensial untuk investasi, termasuk tanah terlantar dan aset sitaan yang bisa dimanfaatkan secara produktif.
“Kami hadir bersama Kantor Pertanahan Tanjungpinang dan Bintan untuk menyampaikan peta status lahan yang bisa dibuka untuk investasi. Data ini penting agar lahan benar-benar siap dan bebas masalah,” jelas Nurus.
Ia juga menjelaskan bahwa BPN terus meng-update data berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar dan telah memetakan beberapa lokasi yang berpeluang untuk ditawarkan kepada investor.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi soal menarik investor, melainkan soal kesiapan lahan.
“Minat investor sudah tinggi. Yang harus kita kejar sekarang adalah menyiapkan lokasi yang legal, lengkap dokumen, dan bisa langsung dikembangkan,” katanya.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama antara BPN Kepri dan Pemprov Kepri untuk membentuk tim teknis gabungan yang akan bekerja secara intensif dalam mempercepat proses identifikasi, pendataan, dan penetapan lahan strategis. (RON-SN)
Editor : M Nazarullah
