Magang Dibayar UMP, Presiden Prabowo Luncurkan Program Nasional, Kepri Jadi Contoh Sukses
Tanjungpinag (SN) – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Pemagangan Kerja Nasional, sebuah langkah strategis untuk memberikan peluang kerja bagi para lulusan baru dan profesional pemula di seluruh Indonesia. Program ini digadang-gadang menjadi angin segar dalam upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan, terutama di kalangan generasi muda.
Dalam skemanya, peserta magang akan menjalani pelatihan di dunia kerja selama enam bulan, lengkap dengan honorarium setara Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai domisili masing-masing. Pendekatan ini dinilai sebagai solusi jangka menengah untuk menciptakan SDM siap kerja sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional.
Di tengah semangat peluncuran program ini, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencuri perhatian sebagai salah satu daerah yang telah lebih dulu mengimplementasikan program serupa sejak tahun 2023.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa program ini dijalankan atas arahan Gubernur Ansar Ahmad dan telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan.
“Program ini terbukti efektif membuka akses masyarakat Kepri ke dunia industri. Dari sekitar 1.200 peserta magang, hampir 97 persen langsung diterima bekerja di tempat mereka magang,” ujar Diky, Kamis (18/9/2025).
Program magang di Kepri mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk dalam pembiayaan transportasi peserta. Model ini tidak hanya memperkuat jaringan industri di daerah, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang saling menguntungkan.
Melihat hasil positif yang telah dicapai, Pemprov Kepri berencana memperluas program pemagangan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2026, fokus utama akan diarahkan ke sektor pariwisata, salah satu tulang punggung ekonomi Kepri.
“Kami menargetkan sekitar 500 peserta akan disalurkan ke hotel-hotel di seluruh wilayah Kepri. Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem,” terang Diky.
Pemerintah daerah juga berharap ada dukungan penuh dari APBN 2026 agar program ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan peluang kerja yang lebih luas di berbagai sektor strategis. (SN)
Editor : Emha
