DPR Pertanyakan Lonjakan Anggaran BP Batam 2026 Hingga 278 Persen
Jakarta (SN) – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti usulan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk tahun 2026 yang melonjak drastis menjadi Rp5,3 triliun. Angka ini naik 278 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp1,9 triliun.
Sorotan itu disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Kepala BP Batam di Gedung Nusantara, Senayan. Menurutnya, lonjakan anggaran ini tidak sejalan dengan realisasi penyerapan anggaran BP Batam dalam lima tahun terakhir yang masih di bawah rata-rata nasional, hanya berkisar 77–86 persen.
“Teman-teman di daerah saja harus putar otak dengan anggaran terbatas. Kok BP Batam justru minta naik sampai 278 persen?” ujar politisi PDI-Perjuangan itu sebagaimana dikutip dari laman DPR RI dan BP Batam.
Mufti juga meminta penjelasan konkret soal manfaat dari anggaran jumbo tersebut. Ia mempertanyakan sejauh mana dana itu bisa berdampak pada investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Apa dampaknya ke rakyat? Tahun ini saja dengan Rp1,9 triliun, hasilnya apa? Kalau naik jadi Rp5,3 triliun, berapa lapangan kerja yang akan hadir di Batam?” tegasnya.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta jajaran. Dalam rapat, DPR menyetujui pagu anggaran 2026 sebesar Rp2,44 triliun, sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas.
Amsakar menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti konektivitas darat, laut, udara, serta pengembangan kawasan ekonomi berkelanjutan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden mengarahkan agar pembangunan Batam dimulai dari infrastruktur agar ekonomi bergerak dan kesejahteraan tercapai,” kata Amsakar.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang dinilai penting untuk menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi modern dan inklusif. (SN)
Editor : Mukhamad
