BP Batam Paparkan Program Prioritas 2025–2029 di Hadapan DPR, Usulkan Tambahan Anggaran Rp2,88 Triliun

Kepala BP Batam Amsakar Achmad, menyampaikan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,44 triliun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (F-BP Batam) 

Jakarta (SN) – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas tahun 2025–2029 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi jajaran pimpinan dan pejabat struktural, menyampaikan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp2,44 triliun. Angka ini masih jauh dari usulan awal sebesar Rp5,32 triliun, karena belum termasuk pagu Rupiah Murni (RM) senilai Rp2,88 triliun yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas.

“Usulan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang ditargetkan mencapai 8% pada 2026 dan 9,5–10% pada 2029, sejalan dengan target nasional,” ungkap Amsakar.

Baca Juga : DPR Soroti Efektivitas Investasi dan Anggaran BP Batam: Jangan Sekadar Jargon, Harus Berdampak Nyata

BP Batam juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp2,447 triliun, naik 23,75% dari tahun sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan konektivitas darat, laut, udara, serta pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berkelanjutan.

Amsakar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan BP Batam terhadap Prioritas Nasional 3 dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

RDP dipimpin oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra, yang menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis BP Batam sebagai simpul perdagangan dan investasi nasional.

“Kami memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien dan akuntabel demi kepentingan masyarakat,” tegas Andre.

Baca Juga : DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Langkah Nyata Perangi Korupsi

Komisi VI DPR RI pun menyambut baik usulan tambahan anggaran Rp2,88 triliun untuk mendanai 94 kegiatan prioritas, sebagai upaya memperkuat daya saing kawasan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. (NA-SN)

Editor : Mukhamad

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *