Atasi Kemiskinan Ekstrem, Mendagri Minta Pemda Tak Asal Salur Bantuan
Jakarta (SN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menyalurkan bantuan secara tepat sasaran guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2025). Ia menekankan bahwa seluruh bantuan harus berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS dan terintegrasi dengan NIK dari Kemendagri.
“Data ini mencakup informasi penting seperti penghasilan dan kondisi tempat tinggal, yang tidak tercantum di NIK. Inilah yang harus dijadikan dasar agar bantuan betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Tito, dalam laporan tertulisnya yang diterima redaktur media ini .
Baca Juga : Komunitas Kalamelayu Gelar Inkubasi Transliterasi Manuskrip Kepri, Hidupkan Kembali Warisan Sastra Klasik
Ia juga mendorong Pemda untuk mengenali akar kemiskinan di daerah masing-masing. “Jangan hanya copy-paste program pusat. Setiap daerah punya persoalan spesifik yang harus ditangani dengan pendekatan lokal,” tambahnya.
Senada, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti pentingnya sinergi pusat-daerah dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Ia mengingatkan, inflasi daerah sangat mempengaruhi garis kemiskinan.
“Jika inflasi naik, otomatis angka kemiskinan juga ikut naik. Maka kendalikan inflasi dan fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya bantuan,” tegasnya.
Baca Juga : Sambut HUT TNI AL ke-80, Kodaeral IV Gelar Bakti Kesehatan dan Bagikan Sembako di Batam
Muhaimin memaparkan tiga strategi utama:, Pertama Mengurangi beban pengeluaran melalui jaminan sosial, kedua meningkatkan pendapatan dengan membuka akses kerja, dan ketiga, menghapus kantong kemiskinan lewat infrastruktur dan pemberdayaan kawasan. (SN)
Editor : Mukhamad
