Skandal “Dapur Fiktif” di Program Makan Bergizi Gratis, Nurhadi: Ini Bukan Salah Teknis, Tapi Permainan
Jakarta (SN) – Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai warisan monumental di bidang kesehatan anak, kini diterpa isu serius, keberadaan “dapur fiktif”. Temuan ini diungkap langsung oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang menyebut praktik tersebut sebagai permainan terselubung di balik layar pelaksanaan program.
Menurut Nurhadi, sejumlah dapur yang sudah lolos survei dan siap beroperasi tiba-tiba ditolak dengan dalih “kuota penuh” oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun anehnya, di lapangan ternyata tidak ada dapur sama sekali di lokasi tersebut.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi kenyataannya belum ada dapur, ini jelas bukan masalah teknis. Ini permainan. Ada yang sengaja mengunci titik-titik agar orang lain tidak bisa berkontribusi,” tegas Nurhadi dalam rilis resmi dikutip dari laman DPR RI, Rabu (13/8/2025). .
Yang lebih menyedihkan, lanjut Nurhadi, banyak calon penyedia makanan bergizi yang sudah menggelontorkan modal besar bahkan hingga puluhan juta rupiah untuk membangun dapur sesuai standar. Namun setelah semua siap, mereka justru dicoret begitu saja tanpa alasan yang masuk akal.
“Bayangkan, orang sudah investasi alat, tempat, waktu, tapi ditolak karena alasan kuota. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang tulus ingin mendukung program negara,” ujarnya prihatin.
Nurhadi juga mengungkap laporan dari lapangan dan Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Dalam data portal resmi BGN, sejumlah wilayah tercatat sebagai “penuh” alias sudah memiliki dapur. Namun faktanya, tak ada bangunan fisik sama sekali di lokasi tersebut.
“Ini bukan sekadar miskomunikasi. Ini kuota penuh yang fiktif. Artinya, ada aktor di balik layar yang sengaja mengunci akses bagi pihak-pihak yang sah dan layak,” lanjut politisi dari Fraksi NasDem ini.
Lebih jauh, Nurhadi juga mempertanyakan pemilihan kepala dapur yang dinilai tak punya kapasitas memadai. Ia menyayangkan bagaimana para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sudah menjalani pelatihan profesional selama tiga bulan malah tersisih oleh orang-orang yang “tidak paham teknis”.
“Ini program gizi nasional, bukan ajang bagi-bagi jabatan. Kalau seperti ini terus, anak-anak kita bukan dapat makanan bergizi, tapi jadi korban drama kuota dan titipan,” tegasnya.
Atas temuan ini, Nurhadi mendesak BGN untuk segera melakukan audit internal, membuka data secara transparan, dan menghapus sistem “penguncian titik dapur” yang dinilai rawan disalahgunakan.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih sekarang, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek jatah-jatahan,” tandasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
