BPH Migas Perkuat Pengawasan BBM Bersubsidi Lewat Kerja Sama Strategis dengan Pemprov Kepri
Batam (SN) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang adil dan tepat sasaran. Terbaru, BPH Migas menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Harper Premier Hotel, Batam, Selasa (22/7/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, disaksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri serta Komite BPH Migas. Kerja sama ini mencakup pengendalian dan pengawasan pendistribusian dua jenis BBM penting: Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti solar subsidi, dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti pertalite.
Baca Juga : UNIBA Dorong ASN Naik Kelas: Program Doktoral Siap Jawab Tantangan Birokrasi Modern
Erika Retnowati menegaskan, kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam keberhasilan program BBM subsidi nasional.
“Pemerintah daerah adalah pihak yang paling tahu siapa warganya yang berhak menerima subsidi. Karena itu, kolaborasi ini sangat penting dalam menyaring dan menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran,” ujarnya.
Erika juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kepri yang dinilai menjadi model nasional dalam pengelolaan distribusi BBM bersubsidi.
“Kepri bukan hanya proaktif, tetapi juga konsisten dalam mendukung program BPH Migas. Penghargaan BPH Migas Award dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024) untuk kategori BBM Satu Harga menjadi bukti nyata keberhasilan tersebut,” tambahnya.
Baca Juga : Kepri Perangi Perdagangan Orang: Gubernur Ansar Kukuhkan Gugus Tugas TPPO, Serukan Aksi Bersama!
Kerja sama yang sudah terjalin sejak 2022 ini dinilai sukses menelurkan berbagai kebijakan strategis, seperti penerapan fuel card di SPBU untuk mengontrol volume pembelian, pembentukan tim koordinasi distribusi BBM, hingga pengawasan lapangan bersama terhadap SPBU dan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan bahwa dukungan dari BPH Migas sangat membantu mengatasi tantangan distribusi BBM di daerah kepulauan.
“BBM bersubsidi sangat vital bagi sektor transportasi, nelayan, dan usaha kecil. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian distribusinya harus kuat, dan BPH Migas sudah sangat maksimal dalam mendukung hal itu,” ungkap Ansar.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri akan terus mendukung BPH Migas, terutama dalam proses verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi bagi penerima subsidi. (Fik-SN)
Editor : M Nazarullah
