Nota Diplomatik Saudi Terkait Haji 2025 Beredar, Kemenag: Sudah Ditangani dan Diselesaikan
Madinah (SN) – Sebuah nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M beredar di media. Kementerian Agama menegaskan bahwa isu-isu yang dicantumkan dalam dokumen tersebut telah diselesaikan dan dikomunikasikan secara resmi kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan bahwa nota tertanggal 16 Juni itu sejatinya bersifat internal dan ditujukan hanya kepada tiga pihak Menteri Agama, Dirjen PHU, dan Direktur Timur Tengah Kemenlu.
“Itu catatan evaluatif, bukan teguran. Mayoritas isu sudah kami tangani sebelum puncak haji,” ujarnya di Madinah, pada Jumat (20/6/2025) dikutip dari laman resmi Kemenag RI.
Adapun Lima Catatan dalam Nota Diplomatik yakni, Koherensi Data Jemaah. Hilman menyebut sempat terjadi ketidaksesuaian antara data manifest dan sistem E-Haj.
“Ada jemaah yang batal berangkat karena sakit atau meninggal, sehingga harus diganti. Semua sudah direkonsiliasi harian dan diselesaikan sejak awal Mei,” katanya.
Selain itu, Pergerakan Jemaah Gelombang I, ada perbedaan syarikah dalam satu kloter saat pergerakan dari Madinah ke Makkah. Solusinya, jemaah diberangkatkan dengan transportasi kecil.
“Itu sudah dikomunikasikan dan disepakati bersama otoritas Saudi,” jelas Hilman.
Selanjutnya Penempatan Hotel di Makkah, dimana beberapa jemaah berpindah hotel untuk bergabung dengan keluarga, meski berbeda syarikah. Hal ini masuk dalam catatan karena tidak sesuai skema awal. Namun, menurut Hilman, hal ini tetap bisa ditoleransi atas dasar kemanusiaan dan pengelompokan keluarga.
Berikutnya terkait Kesehatan Lansia dan Risti, Pemerintah Saudi menyoroti jumlah jemaah lansia dan risiko tinggi. Kemenag diingatkan agar seleksi kesehatan lebih ketat.
“Kita juga minta pembimbing jangan paksakan ibadah sunah berlebihan kepada jemaah lansia,” ujar Hilman.
Selain itu terkait Penyembelihan Hewan Dam. Dimana terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Saudi dan praktik jemaah Indonesia.
Meski Kemenag menganjurkan penggunaan platform resmi Adahi, sebagian jemaah tetap menggunakan cara tradisional. Hilman menyebut perlu perbaikan kebijakan agar pelaksanaan hadyu lebih tertib ke depan.
Hilman menegaskan, seluruh isu dalam nota telah diklarifikasi dan diselesaikan jauh sebelum puncak haji.
“Kami berterima kasih atas kerja sama erat dengan Pemerintah Saudi. Semua berjalan lancar, dan jemaah mulai kembali ke Tanah Air,” pungkasnya. (SN)
Editor : M Nazarullah
