Puan Soroti Gelombang PHK di Bali: “Jangan Biarkan Pulau Dewata Hadapi Badai Ini Sendirian”
Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian mengkhawatirkan di Bali. Puan menyebut fenomena ini sebagai “badai ketenagakerjaan” dan mendesak pemerintah bertindak cepat dan nyata sebelum krisis semakin meluas.
“PHK massal di daerah wisata seperti Bali menjadi alarm keras bagi kita semua. Ini bukti bahwa struktur ketenagakerjaan nasional sedang rapuh. Negara harus segera hadir menyelamatkan para pekerja,” ujar Puan dalam pernyataan resminya, Jumat (13/6/2025) dikutip dari laman DPR RI.
Kondisi di Bali memang memprihatinkan. Sejak awal 2025, setidaknya 100 pekerja di sektor pariwisata telah kehilangan pekerjaan, termasuk dari salah satu hotel besar di Badung akibat lesunya industri MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition).
Pukulan berikutnya datang dari sektor manufaktur pabrik PT Coca Cola Bottling Indonesia di Mengwi, Badung, akan resmi tutup per 1 Juli, mem-PHK 70 karyawan.
Menurut Puan, apa yang terjadi di Bali bukan sekadar kasus sporadis, melainkan cermin dari kerentanan ekonomi nasional. “Ini bukan hanya masalah statistik, ini menyangkut kehidupan nyata ribuan keluarga,” tegasnya.
Ia mengkritik belum adanya langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengantisipasi krisis ini.
“Belum ada skema pelatihan ulang, belum ada dukungan nyata bagi pekerja yang ingin beralih profesi atau membuka usaha kecil. Ini menunjukkan lemahnya kesiapan sistem ketenagakerjaan kita,” tambahnya.
Puan menilai krisis ini tidak boleh dianggap sepele. “Kalau daerah seperti Bali, ikon pariwisata Indonesia saja terdampak sedalam ini, bagaimana dengan daerah lain yang infrastrukturnya lebih terbatas?”
Melihat urgensi situasi, Puan mendorong pemerintah membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK yang fokus menangani daerah-daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya. Ia juga menekankan pentingnya mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak memukul sektor-sektor produktif seperti MICE yang punya dampak ekonomi besar.
Selain itu, Puan meminta adanya integrasi program antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata dalam hal pelatihan digital, peralihan sektor kerja, hingga penguatan UMKM berbasis pariwisata.
“Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi hanya ramai di pusat, tapi sunyi di daerah. Kalau negara gagal hadir di tengah krisis ini, maka kepercayaan rakyat bisa runtuh pelan-pelan,” tandasnya.
Puan menutup pernyataannya dengan seruan tajam “Pekerja yang di-PHK bukan hanya angka di laporan. Mereka adalah tulang punggung keluarga, mereka adalah rakyat yang harus dilindungi. Negara tak boleh hanya pintar bicara di panggung konferensi, tapi lemah saat rakyatnya kehilangan pekerjaan dan harapan.” (SN)
Editor : Mukhamad
