Aspirasi Masyarakat di DPRD Kepri: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Sorotan Utama

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Adi Prihantara dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyampaian hasil reses masa persidangan II tahun sidang 2024–2025. (F-Pemprov Kepri)

Tanjungpinang (SN) – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyampaian hasil reses masa persidangan II tahun sidang 2024–2025. Dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 7, para wakil rakyat menyuarakan keluhan dan harapan masyarakat yang masih berkutat pada tiga persoalan mendasar infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Adi Prihantara serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyampaian laporan reses, infrastruktur menjadi tema dominan. Jalan rusak, drainase tersumbat, dan penerangan jalan yang minim terus menghantui warga di berbagai wilayah. Hal ini ditegaskan oleh Aziz Martindaz, perwakilan dari Dapil 2 (Kabupaten Bintan dan Lingga).

“Perbaikan jalan dan drainase bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi menjadi tuntutan mendesak masyarakat. Banjir dan kemacetan jadi pemandangan rutin karena tersumbatnya saluran air dan rusaknya infrastruktur dasar,” ujarnya.

Baca Juga : DPRD Kepri Sahkan Ranperda Insentif Investasi, Semua Fraksi Kompak Dukung dengan Catatan Kritis

Tak hanya soal infrastruktur, keluhan terkait layanan kesehatan, kualitas pendidikan, air bersih, keamanan lingkungan hingga maraknya peredaran narkoba juga mencuat dalam laporan masing-masing dapil.

DPRD mendesak agar keluhan ini tak sekadar didengar, tapi ditindaklanjuti dengan cepat dan konkret. “Kami mohon kepada saudara Sekda untuk menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Gubernur Ansar Ahmad agar segera ada langkah nyata,” tegas Aziz.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Adi Prihantara menyampaikan apresiasinya terhadap kerja DPRD dalam menjaring suara rakyat di akar rumput. Menurutnya, hasil reses ini merupakan elemen penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Reses adalah jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Ini sangat strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara provinsi dan daerah,” ungkap Sekda.

Kini, bola panas telah bergulir ke tangan eksekutif. Masyarakat Kepri berharap, jeritan yang disuarakan melalui para wakilnya ini segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar catatan dalam rapat paripurna. (Ky-SN)

Editor : M Nazarullah

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *