Mendagri Tito Karnavian: Uang Harus Mengalir ke Rakyat, Bukan Mengendap di Bank
Jakarta (SN) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tolok ukur utama kemajuan sebuah daerah. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual, Mendagri mengingatkan bahwa uang yang tidak dibelanjakan sama saja dengan menyia-nyiakan peluang untuk menyejahterakan rakyat.
“Kalau pertumbuhan ekonominya maju, berarti daerah itu juga ikut maju,” tegas Tito dari Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (8/5/2025) dalam tulisannya yang dieriama redaksi media ini.
Namun, ia menyoroti fakta mengejutkan: ada provinsi dengan pendapatan tertinggi secara nasional, tetapi justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Masalah utamanya? Dana APBD yang tidak terserap dan malah mengendap di bank.
“Uangnya tidak beredar di masyarakat, jadi ekonomi pun stagnan. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Baca Juga : Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Lindungi WNI di Tengah Konflik Memanas India-Pakistan
Mendagri menyebut salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran adalah buruknya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia mendesak para kepala daerah untuk segera mengonsolidasikan seluruh OPD guna mempercepat belanja daerah, terlebih jika pendapatan sudah tinggi.
Lebih lanjut, Tito mendorong daerah agar mengevaluasi secara internal sumber-sumber pendapatannya, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, hingga kontribusi BUMD dan BLUD. Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran—bukan dengan menahan belanja, tapi mengalihkan dana dari kegiatan seremonial ke program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Jangan buang anggaran untuk hal-hal yang tidak berdampak. Fokuslah pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya tegas.
Tito juga menyoroti peran vital konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, daya beli masyarakat harus terus didorong melalui peredaran uang, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
“Kalau uang tidak beredar, konsumsi turun, ekonomi pun lesu,” ucapnya.
Untuk itu, ia meminta para kepala daerah rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dua indikator yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Di akhir arahannya, Mendagri menekankan pentingnya mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, bantuan ini disebut sangat penting untuk meningkatkan daya beli dan pada akhirnya mendongkrak konsumsi rumah tangga.
“Kalau mereka terbantu, konsumsi naik. Dan itu akan menggerakkan roda ekonomi daerah dan nasional secara keseluruhan,” pungkas Tito.(**)
Editor : Mukhamad
