Anggota DPR RI Soroti Insiden Pengeroyokan oleh Debt Collector: Cerminan Lemahnya Penegakan Hukum

Jakarta (SN) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, angkat bicara terkait insiden pengeroyokan seorang perempuan oleh 11 oknum debt collector yang terjadi di depan Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Kejadian yang viral di media sosial itu memicu kemarahan publik, terutama karena aparat kepolisian yang berada di lokasi tidak mengambil tindakan bahkan beberapa di antaranya justru merekam peristiwa tersebut.

“Kejadian ini mencoreng upaya pemulihan sektor pembiayaan pasca pandemi,” tegas Evita dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (23/4/2025), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi industri, pariwisata, dan UMKM, Evita mendesak aparat penegak hukum untuk tidak lagi bersikap pasif terhadap kekerasan semacam ini. Ia menekankan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat seharusnya memberikan rasa aman, bukan hanya bertindak saat kasus sudah viral.

“Polri harus hadir untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat menuntut keadilan dan tindakan cepat, tanpa tebang pilih, dan tidak menunggu viral terlebih dulu,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Evita juga menyoroti peran organisasi masyarakat (ormas) yang kerap disalahgunakan menjadi alat kekerasan dan pemerasan dengan kedok sebagai debt collector. Ia menilai, tumbuh suburnya fenomena ini adalah akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap ormas yang memiliki kekuatan massa.

“Ormas seharusnya menjadi mitra negara dalam menjaga ketertiban sosial, bukan malah menciptakan keresahan. Jika ada ormas yang justru mengancam masyarakat, evaluasi menyeluruh bahkan pembubaran perlu dipertimbangkan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Evita juga mengungkap dampak negatif keberadaan ormas semacam ini terhadap sektor pariwisata. Ia menyoroti praktik pungutan liar dan intimidasi terhadap wisatawan maupun pelaku usaha di kawasan wisata.

“Sering kita dengar turis dipalak oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Ini sangat merugikan dunia pariwisata dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Evita menegaskan bahwa selama praktik premanisme dibiarkan, sektor industri dan pariwisata akan terus menjadi korban. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok yang mengedepankan kekerasan.

“Ketika hukum dilecehkan oleh kekuatan massa yang arogan, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil, termasuk pelaku UMKM. Pemerintah harus menunjukkan ketegasan dan memberikan solusi nyata,” pungkasnya. (SN)

Editor : Mukhamad