Peningkatan Peran Perempuan dalam Pilkada 2024: Keterwakilan Semakin Kuat, Tantangan Masih Ada
Jakarta (SN) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 meningka luar biasa. Angka partisipasi perempuan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (Cakada/Cawakada) mengalami lonjakan signifikan dibandingkan Pilkada sebelumnya.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bima Arya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta Pilkada 2024 telah berani maju sebagai Cakada/Cawakada.
Angka ini mencatatkan rekor lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pada Pilkada 2015, misalnya, hanya ada 124 perempuan atau 7,47 persen dari total peserta yang menjadi calon kepala daerah, sedangkan pada Pilkada 2020, jumlah tersebut hanya mencapai 161 perempuan atau sekitar 11 persen.
“Ini tentu menjadi kemajuan yang signifikan, meskipun yang kita bicarakan baru sekadar calon, bukan terpilih. Namun, ada tren positif yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah Pilkada 2024 yang diselenggarakan secara serentak,” ujarnya saat menghadiri Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Tahun Politik di Universitas Atma Jaya Jakarta dalam ulisannya yang dierima media ini, Senin (17/3/2025).
Bima Arya juga mencatatkan prestasi lainnya. Dari total 309 perempuan yang maju dalam Pilkada 2024, 109 perempuan berhasil meraih kemenangan. Mereka kini menjadi pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan, terdiri dari 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Nama-nama baru dari kalangan perempuan yang berhasil memimpin daerah pun semakin menambah warna baru dalam kancah politik Indonesia.
Namun, Bima juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan di dunia politik. Salah satunya adalah terbatasnya ruang bagi kader perempuan di internal partai politik untuk maju dalam kontestasi.
Kaderisasi di tingkat partai politik sangat berperan dalam menciptakan peluang bagi perempuan untuk tampil lebih luas. Selain itu, jaringan perempuan pascareformasi yang dibangun hingga saat ini masih belum cukup kuat untuk mendukung kesuksesan kandidat perempuan.
Lebih jauh, Bima menekankan pentingnya kualitas keterwakilan perempuan, bukan sekadar jumlah. “Kita harus memperhatikan substansi keterwakilan perempuan, bukan hanya sekedar angka. Perempuan-perempuan yang terpilih harus mampu mengangkat isu-isu yang lebih luas, bukan hanya isu perempuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, banyak perempuan di legislatif yang mampu mengartikulasikan berbagai isu penting, dari pendidikan hingga lingkungan hidup.
Bima juga menilai bahwa forum diskusi ini menjadi momentum yang tepat untuk terus mendorong peningkatan kualitas keterwakilan perempuan, baik dalam aspek edukasi maupun regulasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun membuka ruang bagi gagasan-gagasan inovatif untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.
“Semakin inklusif proses ini, semakin baik kualitasnya. Kita semua sepakat, bahwa keberagaman ini harus terus kita dorong,” pungkasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
