Mendagri Dorong Pembentukan Mal Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Layanan dan Perekonomian Daerah
Magelang (SN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk segera membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, keberadaan MPP tidak hanya akan mempermudah akses layanan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam menarik investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ajakan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Retret Kepala Daerah yang digelar di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya MPP sebagai solusi untuk mempermudah berbagai proses pelayanan, terutama dalam hal perizinan.
“Maka dari itu, para kepala daerah harus memberikan insentif bagi sektor swasta, mulai dari mempermudah perizinan hingga menciptakan sistem yang efisien. Salah satunya adalah dengan mendirikan MPP, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus beragam dokumen ke banyak tempat,” jelas Mendagri dalam keterangannya yang diterima media ini.
MPP, menurut Mendagri, akan membuat pelayanan di daerah lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan sistem one-stop service atau pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat tidak akan lagi merasa dipersulit dengan proses birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembentukan MPP harus segera dilakukan, terutama di kabupaten dan kota besar yang memiliki kompleksitas pelayanan tinggi.
“Daerah-daerah perkotaan, terutama kabupaten besar, wajib memiliki MPP. Semua layanan harus terpusat dalam satu tempat. Ini bukan hanya untuk mempermudah masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” tambahnya.
Baca Juga : Provinsi Kepulauan Riau Resmi Dipimpin oleh Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura
Mendagri juga menekankan bahwa kehadiran MPP akan mendorong Pemda untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi. Dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pelayanan yang ramah, daerah akan lebih menarik bagi investor dan tentunya meningkatkan PAD.
“Daerah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk investor, supaya mereka tertarik berinvestasi. Semakin banyak investasi yang masuk, PAD akan meningkat dan pemerintah daerah pun bisa melaksanakan lebih banyak program pembangunan,” tegas Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memberikan apresiasi kepada MPP Kabupaten Badung, Bali, yang telah berhasil menciptakan sistem pelayanan yang nyaman dan efisien, mirip dengan pelayanan yang biasa ditemukan di bank. “MPP Badung telah menciptakan suasana yang berbeda. Mereka berhasil menghilangkan kesan birokrasi yang kaku dan menggantinya dengan suasana yang ramah dan efisien,” puji Mendagri.
Baca Juga : Pelantikan Pimpinan Baru BP Batam: Langkah Strategis Menuju Batam yang Lebih Maju
Mendagri pun mengimbau kepada daerah lain untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi serupa. Dengan adanya MPP, proses perizinan dan pelayanan publik lainnya dapat berjalan lebih lancar, yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian daerah dan mempercepat pembangunan.
“MPP sangat penting untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha. Begitu sektor swasta tumbuh, PAD akan meningkat, dan pembangunan di daerah akan semakin pesat,” pungkasnya. (SN)
Editor : Mukhamad
