DPRD dan Pemprov Kepri Sepakati APBD 2025 Sebesar Rp3,918 Triliun
Tanjungpinang (SN) – Setelah melalui pembahasan yang intens, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp3,918 triliun.
Pengesahan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, pada Jumat (29/11/2024).
Dalam laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri yang dibacakan oleh Tengku Afrizal Dachlan, dijelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah untuk APBD 2025 mencapai Rp3.918.402.282.362,71.
“Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,760 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,157 triliun, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar Rp1,324 miliar,” jelasnya.
Afrizal menambahkan bahwa sektor pajak daerah masih menjadi kontributor utama dalam PAD dengan nilai Rp1,528 triliun, diikuti oleh retribusi sebesar Rp132,12 miliar, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp41,4 miliar.
Ia berharap sektor retribusi, seperti retribusi labuh jangkar dan pemanfaatan air permukaan, dapat lebih dioptimalkan ke depannya untuk mendukung pendapatan daerah.
“Melihat struktur pendapatan yang ada, pajak daerah masih dominan. Kami berharap ke depan, sektor retribusi dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Afrizal.
Di sisi belanja daerah, APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.918.642.282.362,71, dengan prioritas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Untuk pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) diproyeksikan sebesar Rp5,2 miliar, dengan pengeluaran untuk penyertaan modal BUMD Energi Kepri sebesar Rp5 miliar.
Afrizal juga menjelaskan bahwa anggaran belanja ini telah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta upaya pengentasan kemiskinan dan stunting.
Gubernur Provinsi Kepri, H. Ansar Ahmad, memberikan apresiasi terhadap proses pembahasan APBD 2025 yang telah dilakukan dengan serius dan penuh perhatian. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD melalui Badan Anggaran sangat berharga dalam penyusunan APBD yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas program pembangunan daerah.
“Kami menyadari bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses yang sangat intens dan membutuhkan waktu lebih. Masukan-masukan yang disampaikan selama pembahasan akan kami jadikan perhatian untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Kepri,” ujar Ansar.
Gubernur Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Kepri, Komisi, Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah berkontribusi dalam pembahasan APBD 2025. Ia juga mengapresiasi dukungan dari seluruh Kepala OPD dan jajarannya yang memastikan kelancaran pembahasan Ranperda ini.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan Ranperda APBD 2025. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut demi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau,” tutup Gubernur. (*)
Editor : M Nazarullah
