Isu Dana Jaminan Pemeliharaan Lingkungan Pasca Tambang di Bintan Kembali Mencuat
Tanjungpinang (SN) – Isu mengenai Dana Jaminan Pemeliharaan Lingkungan (DPJL) pasca tambang di Kabupaten Bintan kembali menjadi sorotan. Dana sebesar Rp 168 miliar yang disetorkan oleh 44 perusahaan, yang seharusnya menjadi jaminan bagi masyarakat, kini dipertanyakan keberadaannya, apakah diparkir di BPR Bintan atau BNI 46.
Hal ini diungkapkan oleh aktivis dari Aliansi Bintan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kawasan Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (10/10/2024) yang mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
Dalam aksi tersebut, Koordinator lapangan Aliansi Bintan, Bambang Wirawan, mendesak pemerintah untuk segera merevitalisasi hutan yang gundul akibat aktivitas tambang.
“Rp 168 miliar yang dipertanyakan tidak sebanding dengan kerusakan yang dirasakan masyarakat,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan rencana untuk menggelar aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung setelah 27 November mendatang jika belum ada kejelasan mengenai dana tersebut.
Pihaknya, akan menuntut penjelasan terkait dana yang dititipkan untuk rakyat sebagai jaminan pasca tambang. Masyarakat juga menunggu jawaban atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, khususnya terkait keberadaan dana DPJL dari 44 perusahaan yang dititipkan di Kabupaten Bintan.
Aliansi Bintan meminta agar Direktur Utama bank yang terlibat dipanggil untuk memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di KPK dan Kejaksaan Agung. Mereka berharap tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran.
Sementara, mewakili Pemprov Kepri, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, Supardi, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan semua keluhan masyarakat kepada pimpinan.
“Pak Kadis sedang berada di Jakarta. Keluhan dan aspirasi bapak dan ibu akan kami sampaikan ke pimpinan,” ungkap Supardi. (*)
Editor : M Nazarullah
