Anggota DPR : Pemerintah Harus Atasi PHK dan Perbaiki Regulasi untuk Lindungi Industri Lokal

Jakarta (SN) – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak Pemerintah untuk segera menangani masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di Indonesia. Netty menyoroti masalah ini karena banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka akibat merosotnya industri tekstil dan garmen, yang tidak mampu bersaing dengan barang impor dari China.

Menurut Netty, pemerintah harus cepat bertindak untuk mencari solusi, karena saat ini industri tekstil, garmen, dan alas kaki mengalami kesulitan besar. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dari China, yang disebabkan oleh subsidi dan kebijakan pemerintah China yang menguntungkan serta adanya dugaan praktik impor ilegal.

“Regulasi di Indonesia perlu diperbaiki dan pengawasan terhadap produk impor harus ditingkatkan. Jika tidak, semakin banyak industri lokal yang akan tumbang dan PHK akan terus meningkat,” tegas Netty, Kamis (5/9/2024) seperti dilansir dari laman DPR RI.

Netty juga mengingatkan bahwa tingginya angka pengangguran akibat PHK dapat mempengaruhi perekonomian dan masa depan bangsa. Dia meminta pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan program job fair, tetapi juga fokus pada perbaikan dan penyehatan perusahaan yang terdampak.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa selama periode Januari-November 2023, sebanyak 57.923 orang mengalami PHK, dengan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbanyak, diikuti DKI Jakarta dan Banten. Di DKI Jakarta, sektor jasa seperti restoran dan kafe menjadi penyumbang PHK terbesar, sementara di Jawa Tengah, sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan alas kaki paling terdampak.

Editor : Mukhamad