Mendagri Minta Pemda di Sumatra Realisasikan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra untuk segera merealisasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada Rakor di Medan, Selasa (9/07/2024). (F-Puspen Kemendagri)

Medan (SN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra untuk segera merealisasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Imbauan ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara, yang berlangsung secara hybrid hari ini, Selasa (9/07/2024).

Mendagri menegaskan pentingnya realisasi anggaran ini untuk memastikan kelancaran setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Sumatra.

“Kita harus yakinkan secepat mungkin 100 persen realisasi NPHD, karena hal ini menentukan kelangsungan pelaksanaan kegiatan oleh KPU dan Bawaslu,” ujarnya dalam tulisannya yang diterima Sketsanews.id.

Dalam SE yang diterbitkannya, Mendagri mengatur penyaluran anggaran dalam dua tahap, yakni 40 persen dari APBD Tahun 2023 dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. Meskipun beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan NPHD, Mendagri juga memberikan perhatian khusus kepada daerah yang masih tertinggal untuk segera menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Lebih lanjut, Mendagri juga menyoroti perlunya dukungan anggaran untuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Terkait hal ini, monitoring akan terus dilakukan terhadap kinerja Pemda dalam merealisasikan NPHD, dengan harapan agar semua tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sesuai rencana,” harapnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pelaksana Tugas Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, serta perwakilan dari Kepolisian dan TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kepala daerah se-wilayah Sumatra dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Editor : M Nazarullah

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *