OPINI : Dilema Penggratisan SPP bagi Sekolah Swasta di Batam
Oleh : Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E.,M.H
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau
Batam (SN) – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menggratiskan pungutan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi sekolah di bawah naungannya, seperti SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri, merupakan langkah yang direspon positif oleh masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan bagi orangtua dan mengalihkan dana tersebut untuk kebutuhan lain, terutama di tengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi.
Penggratisan SPP ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Namun, menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyebut kebijakan ini juga akan membawa dampak sampingan yang perlu dipertimbangkan secara serius, terutama terkait dampaknya terhadap sekolah swasta di daerah, seperti yang terjadi di Kota Batam.
“Fenomena peningkatan pendaftaran siswa baru di sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta dapat menjadi masalah serius bagi keberlangsungan sekolah swasta tersebut. Dengan berkurangnya jumlah siswa yang membayar SPP, sekolah swasta menghadapi tantangan finansial yang signifikan,” katanya di Batam, Sabtu (22/06/2024).
Ditambahkannya, meskipun beberapa sekolah swasta dapat bertahan dengan menarik minat calon siswa melalui peningkatan kualitas dan skema biaya yang lebih terjangkau, namun masih ada kebutuhan akan bantuan lebih lanjut dari pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Kepri seharusnya mempertimbangkan strategi mitigasi yang lebih proaktif untuk mengatasi potensi pembludakan pendaftaran siswa di sekolah negeri.
“Ini bisa meliputi peningkatan kapasitas daya tampung sekolah negeri atau kebijakan yang mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk mendukung keberlangsungan sekolah swasta,” ujarnya.
Selain itu tegas Lagat, bantuan dari pemerintah daerah berupa pembangunan infrastruktur sekolah dan penyaluran BOS Daerah kepada sekolah swasta bisa menjadi solusi yang relevan untuk mendukung kelangsungan mereka.
“Pemangku kepentingan di daerah perlu mempertimbangkan pentingnya keberadaan sekolah swasta dalam memberikan variasi pendidikan dan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut,” jelasnya.
Dalam kesimpulannya, sementara kebijakan penggratisan SPP ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam mengurangi beban biaya pendidikan, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
“Kolaborasi antara pemerintah, sekolah swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menemukan solusi yang berkelanjutan demi kebaikan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kepulauan Riau,” harapnya.
Editor : M Nazarullah
