Kejati Kepri tengah Mengembangkan CCM upaya Meningkatkan PNBP di Wilayah Kepri
Tanjungpinang (SN) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) tengah mengembangkan Command Center Maritime (CCM) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di sektor kelautan. Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kepri dan berbagai instansi vertikal sektor kelautan.
Hal itu disampikan Kejati Kepri, Rudi Margono saat rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopan di Senggarang, Tanjungpinang, Jumat (29/12/2023). Rudi Margono menegaskan bahwa kerjasama dengan para pemangku kepentingan di sektor kelautan menjadi kunci dalam optimalisasi PNBP dan perbaikan layanan kepada masyarakat.
“Kita akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan di sektor kelautan untuk meningkatkan penerimaan negara dan layanan kepada masyarakat yang masih memerlukan peningkatan,” ujar Rudi.
Ditempat yang sama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yang turut serta dalam rapat tersebut, menyoroti pentingnya Command Center Maritime dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung pengawasan kelautan. Ia memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kejati Kepri dan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk kesuksesan Command Center Maritime.
“Kejati Kepri telah membawa inovasi yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan saya setuju bahwa peningkatan PNBP di sektor kelautan sangat penting bagi Kepulauan Riau,” ucap Ansar.
Sementara Wakil Kepala Kejati Kepri,Rini Hartatie menjelaskan bahwa peningkatan PNBP akan dilakukan melalui serangkaian langkah, termasuk audit rutin di pelabuhan, investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan, peningkatan transparansi tarif biaya sandar, pelatihan tentang regulasi PNBP, pemanfaatan teknologi untuk digitalisasi pengelolaan PNBP, dan kerja sama lintas sektoral untuk meningkatkan efisiensi.
“Command Center Maritime akan menjadi model untuk penegakan hukum di laut dan peningkatan PNBP tidak hanya di Kepri, tetapi juga di seluruh Indonesia, mempertimbangkan peran strategis provinsi ini sebagai provinsi kelautan terbesar di negara ini,” harapnya.
Adapun Command Center Maritime akan berfungsi untuk memantau dan mengelola arus lalu lintas di laut, serta menyediakan data penting untuk mendukung penegakan hukum dan pengawasan kelautan. Sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Kanwil Bea Cukai Kepri, KSOP Tanjungpinang dan Batam, Pelindo Tanjungpinang, dan lainnya.
Dalam rapat tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen untuk meningkatkan sinergi dalam penegakan hukum dan mendukung peningkatan pendapatan negara di sektor kemaritiman. (***)
Sumber : Pemprov Kepri
Editor : Sutana
