Langkah Mengantisipasi Dampak Naiknya Harga BBM Ala Gubernur Kepri
Batam (SN) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pengendalian Dampak Kenaikan Harga BBM di Provinsi Kepri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).
Gubernur Ansar dalam kesempatan ini mengatakan, rakor kali ini memfokuskan pembahasan tentang bantuan sosial untuk penanggulangan dampak atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepri.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kepri sendiri telah melakukan langkah antisipasi. Diantaranya, pemanfaatan dana bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial. Dimana nantinya, akan ada penyaluran bantuan langsung tunai masing-masing sebesar Rp150 ribu selama 4 kali.
“Nanti penyalurannya akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” jelasnya bertempat di Mapolda Kepri Nongsa Kota Batam, Selasa (6/9/2022).
Gubernur juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen dari dana tranfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil ( DBH).
“Untuk dana refocusing 2 persen dari Pemprov Kepri sendiri setelah kita hitung hitung ada kurang lebih Rp5,5 miliar. Dan dana ini, masih akan ditambah dari alokasi dana serupa yang ada di masing masing kabupaten / kota” jelas Gubernur.
Nantinya, tambah Ansar, dana ini akan difokuskan untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan. Termasuk untuk perlindungan sosial tambahan bagi masyarakat miskin.
“Adapaun penerima, kita prioritaskan kepada mereka masyarakat miskin, yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pusat, serta namanya tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.
Selain itu Pemprov Kepri menurut Ansar, akan memanfaatkan dana regular APBD yakni alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang ada di anggaran pemerintah daerah masing-masing seperti Bansos.
“Ada kurang lebih Rp13,76 triliun anggaran belanja tidak terduga baik di APBD Provinsi Kepri dan kabupaten/kota Tahun 2022. Dengan realiasi per 3 September 2022 ini mencapai Rp1,65 triliun atau 12,04 persen dan bantuan sosial sebesar Rp11,45 triliun serta telah teralisasi sebesar Rp4,09 triliun atau 35,75 persen,” paparnya lagi.
Berikutnya Pemprov Kepri juga akan memanfaatkan dana desa dengan besaran maksimal 30 persen, yang akan digunakan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
Di akhir pemaparannya Gubernur Ansar juga mengatakan perihal rencana aksi Pemprov Kepri, mulai dari Dinas Sosial yang akan melakukan inventarisasi masyarakat miskin penerima bantuan utamanya yang tidak masuk dalam DTKS.
“Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan inventarisasi yang masuk dalam kategori nelayan kecil yang memiliki kapal tangkap ikan dibawah 5 GT. Berikutnya Dinas Perhubungan akan mempertahankan tarif angkutan umum baik barang ataupun orang tidak lebih dari 15 persen dari harga saat ini,” tambahnya.
Selain itu, Disperindag akan terus melakukan operasi pasar, menghadirkan pasar murah dan menggalakan program gemar menanam bahan kebutuhan pokok.
Terkait pengendalian inflasi di Kepri, Gubenur membeberkan skemanya yakni memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang, mengontrol tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar, meningkatkan pengawasan pada distribusi dan keyersediaan barang di pasar distributor guna mencegah spekulasi atau penimbunan.
“Kita juga akan mengoptimalkan belanja pemerintah dan memastikan penyaluran bantuan sosial guna mencegah penurunan daya beli masyarakat,” tutupnya. (SN/Rls)
